Dampak pemekaran terhadap wilayah Indonesia

Hak otonomi daerah

Otonomi atau bahasa lainnya Pemekaran yaitu Suatu wilayah yang terdapat pada bagian bumi Indonesia diberikan kekuasaan untuk mengurus serta mengelola sendiri wilayah tersebut dalam hal Penghasilan daerah, Pengeluaran daerah dan Pembangunan, namun masih dalam lingkup Kekuasaan Indonesia, tetap mengikuti program pemerintahan Indonesia.


Otonomi berbeda dengan memerdekakan

Otonomi yang erat kaitannya dengan kalimat Pemekaran (pengembangan) berbeda dengan istilah Memerdekakan.

Memerdekakan lebih identik dengan memisahkan atau terlepas, dalam hal ini terlepas dari hukum, peraturan serta Pemerintahan wilayah Indonesia. Contohnya Timor-timor yang memisahkan dari Indonesia sejak pemerintahan Gus Dur atau Abdurahman Wahid.

 

Wilayah Indonesia yang berhak dalam otonomi daerah

Suatu wilayah yang merasa wilayahnya tersebut berpotensi dikembangkan dengan penghasilan penduduk yang sekiranya cukup, wilayah tersebut memiliki hak otonomi daerah, dengan begitu wilayah tersebut tidak merasa rugi sebab penghasilan di daerahnya dihimpun serta dikembangkan sendiri.

Namun jika wilayah tersebut tidak layak dimekarkan dengan penghasilan penduduk yang sekiranya kurang serta para pegawai baru yang malah banyak berkorupsi hal tersebut akan membuat kerugian terhadap Indonesia, sebab dibutuhkan pendanaan yang tidak sedikit untuk biaya otonomi tersebut, misalnya gaji para pegawai pemerintahan dan pejabat baru, pembangunan berbagai rumah dinas serta berbagai keperluan lainnya dalam hal pemekaran.Sample wilayah pemekaran yang berhasil dikembangkan di Indonesia

 

 

Berikut contoh wilayah yang berhasil dilakukan pemekaran diwilayah Indonesia:

Rejang Lebong merupakan wilayah dibumi indonesia yang terdapat pada Propinsi Bengkulu, Pulau Sumatra. Hak otonomi daerah disetujui pada masa Pemerintahan SBY pada tahun 2005 di Pantai Panjang Kota Bengkulu.

Rejang Lebong merupakan wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk lebih dari 1juta manusia. Setelah dilakukan pemekaran Rejang Lebong terbagi menjadi 3 wilayah yaitu, Kota Curup, Lebong dan Kepahiang. Lebong kurang lebih berpenduduk 300ribu jiwa sedangkan Kepahiang 200ribu jiwa.

Sebelum pemekaran, wilayah Lebong dan Kepahiang penduduknya masih primitif serta jauh bernilai pendidikan, meski begitu sebahagian besar penghasilan penduduk sebagai petani perkebunan Durian, kopi dan cabai rawit sangat besar. Wilayah Lebong dan Kepahiang yang beriklim tropik, pegunungan serta lahan perkebunan penduduk yang sangat luas. Seperti diketahui Pulau Sumatra yang memiliki banyak hutan merupakan salah satu paru-paru bumi.

Setelah memilih Pejabat Bupati diwilayah Lebong, Kami pribadi membuat Kantor dinas Bupati sementara yang berada di Kantor Pemda Lama, sekarang menjadi Kantor Dinas Pariwisata. Hunian penduduk saat itu masih berbentuk rumah panggung kayu, banyak yang belum teraliri aliran arus listrik, serta jalan utama penghubung ke perkotaan Curup atau Bengkulu masih tanah berdebu serta licin saat hujan, sukar dilalui berbagai alat transportasi.


Tahun pertama (2015) Pemerintah memberikan masing-masing 200milyar untuk Lebong dan Kepahiang, pendanaan tersebut sebagai Pembangunan infrasuktur atau sarpras transportasi penghubung ke perkotaan.


Tahun berikutnya dalam nilai yang sama dipergunakan sebagai infrastruktur atau sarana prasarana penunjang perekonomian penduduk serta pencegah bencana, seperti jalan menuju tempat perkebunan, irigasi dan pelapis tebing guna menangulangi tempat yang sering terjadi tanah longsor.


Tahun berikutnya Pembangunan berbagai Puskesmas serta Pustu (puskesmas pembantu). wilayah perdesaan Lebong yang memiliki jarak cukup jauh dari desa satu kedesa lainnya sehingga dibutuhkan lebih banyak bangunan pusat kesehatan masyarakat dibuat type Pustu yaitu layaknya puskesmas hanya saja lebih kecil dengan pendanaan masing-masing sekitar Rp.150juta sebanyak 160 bangunan pustu.


Tiga tahun pemekaran hanya Kami pengerjaan, bersama Krisna dan Rochman. Krisna dari Bandung dan Rochman dari Purwokerto. Krisna lebih banyak mengambil Perencanaan sebagai Konsultan Perencana perusahaan Geo Persada Konsultan dan Rochman sebagai Konsultan Pengawas Wiyata Karya Konsultan. Sedangkan untuk Nilai Kontruksi anggaran besar diambil dikerjakan oleh Monte Carlo dan Fredi dari perusahaan Kontraktor Bandung.



Rangka atap baja ringan solusi kayu

Empat tahun pemekaran Rp.400milyar anggaran dari pemerintah dikucurkan, dan mulai terlihat ramai. Berbagai pegawai pemerintahan baru yang banyak berasal dari wilayah kota seperti, Curup dan Bengkulu dalam penugasan diwilayah Lebong. Dua perusahaan Konsultan bertambah yaitu Hadi dan Kamal, Prima Konsultan dan Nusa Persada Konsultan. Saya pribadi banyak mengajukan permohonan pembangunan permintaan warga dengan nilai anggaran kecil dengan meminjam perusahaan Konsultan dari kota Bengkulu, mengambil berbagai kegiatan Perencanaan dari Perusahaan Konsultan Wiyata Karya Konsultan (Rohman) serta berbagai pekerjaan Pengawasan dari ketiga perusahaan Krisna, Hadi dan Kamal.

Berbagai Rumah Dinas Pemerintahan mulai dibangun, transportasi penghubung ke kota sudah mudah dilalui, hanya dibutuhkan 2 jam kekota Curup atau Kota Bengkulu, Serta pusat kota lebong pasar muara aman sudah mulai ramai.

Banyaknya pembangunan merupakan lahan baru bagi masyarakat Lebong yaitu menjual kayu hasil hutan, masyarakat menjual kayu penebangan liar tanpa izin secara ilegal disekitar pingir jalan (masih minimnya tingkat pendidikan warga). Pada tahun inilah penggunaan Kayu diganti dengan material baja ringan.

Kemakmuran mulai terlihat, misalnya masyarakat petani durian yang tadinya menjual durian seharga Rp.10ribu per karung (kurang lebih berisi 20butir) kini menjualnya dengan harga Rp.30ribu hingga Rp.40ribu perbutir kekota. Terlihat berbagai rumah usaha, Bank, toko material serta hampir setiap rumah mulai mengganti Rumah panggung kayunya dengan semen beton.


Perhitungan laba rugi pemerintahan Indonesia

Hanya dibutuhkan sekitar 20milyar guna pembiayaan gaji pegawai setiap tahun, sedangkan hasilnya saat ini 90% kemakmuran wilayah kabupaten lebong dan 60% kemakmuran Kepahiang, mudahnya, persaingan banyaknya para pengusaha baru, kendaraan yang mereka miliki, hasil panen atau propertinya pemupukan semuanya menggunakan pajak.

Share

© 2023 benny9.my.id